Gelombang Aspirasi di Gedung DPRD Sulut: Evaluasi Pemerintah dan Kritik Tajam terhadap Polisi
News Ondong– Suasana di depan Gedung DPRD Sulawesi Utara, Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, mendadak riuh sejak Senin pagi. Ratusan massa dari aliansi organisasi mahasiswa, komunitas driver ojek online (ojol), hingga masyarakat umum, melakukan aksi long march dari dua titik berbeda, Flyover Interchange Ring Road Manado dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Jalan Yos Sudarso.
Mereka datang dengan satu tujuan: menyuarakan kegelisahan rakyat terhadap pemerintah pusat dan aparat keamanan. Spanduk, poster, dan pengeras suara mewarnai barisan panjang demonstran.
“Aksi ini tidak mengharapkan chaos. Kita ingin mengguncangkan pemerintah pusat. Kami menuntut keadilan, karena saat ini pemerintah pusat membunuh rakyatnya sendiri,” teriak salah satu orator di tengah kerumunan.
Aliansi Mahasiswa Turun Jalan
Kekuatan massa aksi tidak datang dari satu organisasi saja. Berbagai elemen mahasiswa bersatu dalam aksi ini, antara lain AMARA, HMI, GMKI, PMII, PMKRI, KAMI, IPNU, serta perwakilan kampus besar di Sulut seperti Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Universitas Negeri Manado (Unima), dan Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT).
Bergabungnya kelompok mahasiswa lintas organisasi ini menjadi penanda bahwa isu yang mereka angkat bukan hanya persoalan sektoral, melainkan keresahan bersama.
Kapolda Sulut Turun Menyapa Massa
Setibanya di depan Gedung Cengkih—sebutan untuk gedung DPRD Sulut—massa aksi langsung disambut oleh Kapolda Sulut, Irjen Pol Roycke Langie.
“Silakan sampaikan aspirasi, tapi semua ada aturannya. Kebebasan berpendapat dijamin Undang-Undang, tapi harus bertanggung jawab,” ujar Roycke di hadapan para demonstran.
Kapolda menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak melarang aksi, namun meminta massa agar tidak merusak fasilitas maupun bertindak anarkis. Ia bahkan menyebut para pendemo sebagai generasi penerus bangsa yang suatu hari bisa menjadi pemimpin.
Baca Juga: Patroli Kota Presisi Sat Samapta Polres Talaud
Massa Memaksa Masuk
Meski suasana sempat kondusif, tensi meningkat ketika ratusan pendemo berusaha masuk ke halaman kantor DPRD. Aparat kepolisian yang berjaga langsung membentuk barikade untuk menghalangi.
Roycke meminta massa menunjuk perwakilan untuk masuk bertemu anggota DPRD yang telah menunggu di ruang paripurna. Namun, massa menolak.
“Kami harus masuk semua. Kita jamin tidak akan chaos!” sahut mereka bersamaan.
Tarik-menarik argumen pun tak terhindarkan. Polisi tetap bersikukuh hanya perwakilan yang diperbolehkan masuk, sedangkan demonstran mendesak agar pintu dibuka untuk seluruh massa aksi.
Ketua DPRD Sulut Menerima Aspirasi
Ketegangan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, turun tangan. Ia menemui massa aksi, bahkan mengajak mereka mengheningkan cipta dan berdoa untuk mendiang Affan Kurniawan, seorang driver ojol yang sebelumnya tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) polisi.
Momen hening itu sejenak menenangkan situasi. Namun setelahnya, aspirasi kembali menggema.
“Kita evaluasi pemerintah. Sudah cukup rakyat menderita!” seru seorang perwakilan massa.
Selain tuntutan agar pemerintah pusat segera memperbaiki kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat, para demonstran juga menyuarakan kritik keras kepada aparat kepolisian.
“Polisi seharusnya menjadi pengayom masyarakat, tapi kenyataannya hanya menjadi pelindas masyarakat,” ungkap seorang mahasiswa dengan nada kecewa.
